Jakarta, November 2025 – Presiden Direktur PT Harmoni Panca Utama sekaligus Wakil Ketua Umum I Aspindo Bpk. Ahmad Kharis kembali menjadi narasumber dalam program Mining Zone Interview di CNBC Indonesia TV pada (26/11). Wawancara kali ini membahas terkait Tantangan dan Peluang Sektor Jasa Pertambangan di Tengah Volatilitas Harga Komoditas.
Dalam sesi awal, Bpk Ahmad Kharis menjelaskan kondisi kinerja jasa pertambangan yang ia pimpin sepanjang 2025. “Untuk nikel dan bauksit kinerjanya masih bagus, tetapi coal performance-nya kurang bagus,” ujarnya. Ia menyebut penurunan produksi batu bara nasional dari 836 juta ton di 2024 menjadi sekitar 700 juta ton di 2025 sebagai tekanan besar bagi jasa pertambangan, mengingat 85% bisnis di sektor ini masih bertumpu pada komoditas batu bara.
Lebih jauh, beliau mengungkapkan bahwa volatilitas global turut memengaruhi kontrak berjalan. “Ada beberapa customer yang melakukan pengurangan produksi, bahkan ada yang melakukan early termination karena alasan cut loss,” jelasnya.
Meski begitu, sektor mineral dinilai tetap menunjukkan prospek positif berkat pertumbuhan fasilitas smelter. “Untuk mineral masih cukup bagus dengan adanya tambahan smelter baru yang membutuhkan pasokan ore dari jasa pertambangan,” ungkapnya.
Terkait kebijakan mandatori biodiesel, Bpk Ahmad Kharis juga menyoroti dampak implementasi B50 terhadap operasional alat berat. Ia menegaskan bahwa penggunaan biodiesel berpotensi menambah beban biaya secara signifikan. “Penggunaan fuel jadi lebih boros—kalau B40 naik 5–7%, B50 bisa naik sampai 10%. Belum lagi biaya filter dan perawatan yang meningkat,” terangnya.
PT. HPU sendiri terus melakukan berbagai upaya efisiensi, terutama pada konsumsi bahan bakar. “Brand equipment itu penting, tetapi operation cost terendah jauh lebih penting,” tuturnya, seraya menyebut hybrid equipment sebagai salah satu alternatif efisiensi ke depan.
Di akhir wawancara, Bapak Ahmad Kharis menyampaikan harapan agar pemerintah memperhatikan kondisi industri, terutama terkait kebijakan teknis. “Harapan pertama adalah penundaan implementasi B50. Selain itu, proses RKAB dan perizinan lainnya perlu berjalan lebih cepat untuk mendukung kelancaran operasional,” pungkasnya.
